LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT


    A. Sifat dan Fungsi Lembaga Perwakilan

    1. Apabila seseorang duduk dalam Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (political representation). Apa pun fungsinya dalam masyarakat, kalau yang bersangkutan akhirnya menjadi anggota Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum tetap disebut perwakilan politik. Umumnya perwakilannya adalah orang populer karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintahan, perekonomian. Sedang para ahli sudah memilih melalui perwakilan politik, apalagi dengan sistem pemilihan distrik.
    2. Di Negara-negara maju, pemilihan umum tetap merupakan cara yang terbaik untuk menyusun keanggotaan Parlemen dan membentuk pemerintah. Lain halnya pada beberapa negara sedang berkembang, menganggap bahwa perlu mengangkat orang-orang tertentu dalam Lembaga Perwakilan di samping melalui pemilihan umum.
    3. Pengangkatan orang-orang tersebut di Lembaga. Perwakilan biasanya didasarkan pada fungsi/jabatan atau keahlian orang tersebut dalam masyarakat dan perwakilannya disebut perwakilan fungsional (functional or occupational representation). Walaupun seseorang anggota Partai Politik, misalnya dari Partai A, tetapi dia seorang ahli atau tokoh fungsional, misalnya buruh, kalau ia duduk dalam Lembaga Perwakilan berdasarkan pengangkatan di tetap disebut golongan fungsional. Tidak termasuk dalam kategori ini suatu Parlemen dari suatu negara yang terbentuk berdasarkan seluruh pengangkatan karena hasil dari suatu perebutan kekuasaan atau penguasa yang lama membubarkan Parlemen hasil Pemilu dan membentuk Parlemen baru menurut penunjukannya.
    4. Sering para ahli menyebutkan kadar demokrasi yang dianut oleh suatu negara banyak ditentukan oleh pembentukan Parlemennya, apakah melalui pemilihan umum atau pengangkatan atau gabungan pemilihan atau pengangkatan. Makin dominan perwakilan hasil pemilu makin tinggi demokrasinya dan sebaliknya makin dominan pengangkatan makin rendah kadar demokrasi yang dianut oleh negara tersebut. Akan tetapi, seperti diuraikan dalam bab demokrasi, susah mencari dan menilai demokrasi yang sama di dua Negara di dunia.

    B. Partai Politik

      1. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.
      2. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian partai politik, seperti dikemukakan oleh Mac Iver, R.H. Soltan, dan Sigmund Newman. Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
      3. Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut.
      4. Dilihat dari segi jumlah dan fungsi anggotanya, terdiri dari berikut ini.
        • Partai massa, yaitu partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota.
        • Partai kader, yaitu partai yang mementingkan loyalitas dan kedisiplinan anggota-anggotanya.
        • Dilihat dari segi sifat dan orientasinya, terdiri dari berikut ini.

        -Partai lindungan, yaitu partai yang lebih mementingkan dukungan dan kesetiaan anggotanya terutama dalam pemilu.

        • Partai asas atau ideologi, yaitu partai yang program-programnya atas dasar ideologi tertentu.

        5. Sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi berikut ini.

        1 Sistem satu partai
        Isilah sistem satu partai ini dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya.
        2 Sistem dwi partai
        Pengertian sistem dwi partai biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai, tetapi dengan peranan dominan dari dua partai.
        3 Sistem multipartai.
        Pola multipartai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi partai.

        5. Fungsi partai politik ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut.

        • Sarana komunikasi politik.
        • Sarana sosialisasi politik.
        • Sarana rekrutmen politik.
        • Sarana pengatur konflik.C.

        C. Lembaga Perwakilan di Indonesia

        1. Perkembangan Badan Legislatif yang pernah ada dan berlaku di Indonesia; Volksraad berlaku 1918-1942; Komite Nasional Indonesia berlaku: 1945-1949, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat berlaku 19491950; DPR Sementara berlaku: 1950-1956; DPR hasil pemilihan umum 1955 berlaku 1956-1959, DPR peralihan berlaku 1959-1960; DPR Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin berlaku 1960-1966; DPR Gotong-Royong Demokrasi Pancasila berlaku 1966-1971 dan DPR (hasil pemilu 1971).
        2. Real Parliamentary Control dapat dilakukan melalui 3 cara: Control of Executive, Control of Expendditure, dan Control of Taxation by Parliament. Selain itu DPR dalam susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dart UU No. 2/1985 yang telah disempurnakan dalam UU No. 4/1999 pada Pasal 33 ayat (3) DPR untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPR mempunyai hak:meminta keterangan kepada Presiden,
        3. Selanjutnya Lembaga Perwakilan lebih lanjut diatur dalam UUD 1945 diatur dalam pasal-pasal tersendiri, namun fungsi, peran, dan kedudukan DPR melalui UUD 1945 telah dilakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan meliputi empat tahap (amandemen). Secara umum perubahan dan penyempurnaan tersebut lebih mengedepankan peranan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

        Daftar Pustaka

        • Budiarjo, M. (1995). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
        • Budiardjo M. (1977). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
        • Budiyanto. (2000). Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU. Jakarta: Erlangga.
        • Busroh, A.D. (1990). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
        • Ibrahim R.dkk. (1995). Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidesial. Jakarta: Grafindo Persada.
        • I Syafie IK. (1994). Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.
        • Kansil CST. (1987). Hukum AntarTata Pemerintahan (Comparative Government). Jakarta: Erlangga.
        • Kansil, CST. (2001). Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). Jakarta: Pradnya Paramita.
        • Kansil dan CST Christine. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.
        • Krannenburg, R. (1998). Ilmu Negara Umum. Jakarta: Pradnya paramita.
        • Kusnardi dan Saragih B. (1993). Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
        • Kusnardi, M. dan Saragih B. (1998). Ilmu Negara. Jakarta: Mega Media Pratama.
        • Lubis M.S. (1998). Ilmu Negara. Bandung: Penerbit Alumni.
        • Saragih, B.S. (1993). Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
        • Soehino. (1998). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
        • Thaib D. (1994). DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
        • __________. (1993). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
        • __________. (1999). Undang-undang Parpol Dan Pemilu. Jakarta: Panca Usaha.

        Tinggalkan Balasan

        Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

        Logo WordPress.com

        You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

        Gambar Twitter

        You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

        Foto Facebook

        You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

        Foto Google+

        You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

        Connecting to %s